Sebuah ruangan berukuran sekitar 5x5 meter terlihat mencolok di tepi jalan Cikeruh, RW 9, desa Cikeruh, kecamatan Jatinangor, kabupaten Sumedang. Mengintip ke dalamnya, terlihat empat orang berpakaian lusuh berbaur dengan potongan-potongan kayu dan besi bekas yang berceceran di tembok dan lantai. Mereka sibuk membuat senapan angin.

Begitu mendengar nama Sumedang, orang akan langsung menyebut "tahu" sebagai ciri khasnya. Memang, sudah sekian lama, tahu Sumedang menjadi product image kabupaten yang berada di wilayah timur Bandung ini. Namun, Cipacing sebagai daerah penghasil senapan angin rupanya tidak begitu terkenal dibandingkan dengan tahu berwarna putih berukuran 5x5x1 cm itu.

Sementara itu, bunyi ketukan dan dentuman terdengar silih berganti saat dJ melintas di jalan Cikeruh. Tiba-tiba, jedorrr! Begitulah suara dentuman keras menggema ketika peluru berukuran 4,5 mm dilontarkan dari mulut senapan merk Benjamin.

"Ini senapan angin buatan sini," ujar Tarmidi (47), salah seorang pengrajin senapan angin seraya memperlihatkan kemampuan senapan buatannya kepada dJ.

Tarmidi adalah satu dari 164 pengrajin senapan angin yang tercatat di Koperasi Industri Kerajinan Rakyat Senapan Angin Bina Karya, kecamatan Jatinangor. Bersama rekan seprofesinya, ia seakan tak pernah bosan memproduksi pucuk demi pucuk senapan setiap harinya.

Suasana berbeda terlihat ketika dJ melalui jalan raya Bandung-Garut Km 20,5. Jalan ini kemudian dikenal karena adanya pusat industri senjata Cipacing. Sejauh mata melirik kiri dan kanan, terpampang papan reklame bergambar senapan angin.

Sekitar sepuluh toko berjejer di area ini, menjual dan menyediakan jasa perbaikan senapan angin. Berbeda dengan pengrajin di Cikeruh yang memasang papan reklame seadanya, toko-toko senjata angin di Cipacing berusaha menarik konsumennya dengan papan reklame yang mencolok. Informasi jenis dan merk senjata terpampang, bahkan jasa servis pun disediakan sebagai daya tarik bagi konsumen. Hal ini diakui Maman Karli (59), pemilik toko senapan angin Charlie.

"Di Cikeruh itu hanya proses produksinya, kalau di sini tempat menjualnya langsung pada konsumen. Di sini saya bisa membuat sekitar 30 pucuk selama sebulan," ujar pria yang mengaku sudah menunaikan ibadah haji dari hasil menjual senapan anginnya itu.

Berbagai senapan angin dengan merk luar negeri seperti Benjamin, BSD, dan Diana menjadi pajangan wajib di setiap toko sepanjang Cipacing. Begitu juga dengan senapan angin merk lokal seperti Canon. Maman menambahkan, sebenarnya senapan merk luar negeri itu buatan Cipacing karena para pengrajin biasanya meniru bentuk dan merk-nya. Hal ini dilakukan karena biasanya pelanggan lebih tertarik membeli senapan dengan merk luar negeri.

Namun pendapat itu dibantah Raden Sa'ud (76), sesepuh pengrajin senjata di Desa Cikeruh. "Dari dulu sampai sekarang saya pakai merk sendiri tapi tetap dicari banyak orang," tukas pengusung senapan merk SD ini. Baginya, kualitas menjadi nomor wahid. Untuk itu, bahan baku dan proses pengerjaannya tidak bisa sembarangan.

Untuk mencari bahan baku, pengrajin senjata tinggal mendatangi tukang loak besi. Meski persedian besi rongsokan melimpah, tetap saja kadar besi dan jenisnya patut diperhitungkan. Menurut Raden Sa'ud, pemilihan itulah yang membedakan pengrajin berpengalaman dan tidak.

Sejarah Senapan Angin Cipacing

Menilik sejarahnya, industri senapan angin di Cipacing telah berlangsung hampir satu abad silam. Usaha ini dirintis pertama kali oleh Raden Nata Dimadja tahun 1854. Namun, selanjutnya tidak ada kabar perihal perkembangannya.

Sampai awal 1960-an, terdapat catatan resmi dari generasi kedua Raden Nata Dimadja. Saat itu, jumlah pengrajin senapan angin yang berada di desa Cikeruh dan Cipacing bisa dihitung dengan jari. Itu pun hanya terbatas pada jasa perbaikan atau bengkel senapan angin luar negeri. Karena hasil usaha yang dirasakan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup, para pengrajin itu pun kemudian memutar otak. Berbekal pengalaman memperbaiki senapan angin, akhirnya pilihan pun jatuh pada usaha untuk membuat senapan sendiri.

Raden Sa'ud dan Raden Momon merupakan tokoh perintis pembuatan usaha senapan angin ini. Raden Saud -yang juga berstatus sebagai cucu Raden Nata Dimadja- dikenal masyarakat sebagai satu-satunya saksi sejarah industri Cipacing yang masih hidup hingga sekarang.

Tak hanya pengetahuan membuat senapan angin yang disebarluaskan oleh lelaki yang telah uzur ini. Keringat hasil jerih payahnya ternyata membuat ngiler penduduk lain di desa Cikeruh. Hasilnya, antara tahun 1964 sampai 1967 jumlah pengrajin bertambah menjadi 12 orang. Kemudian, dari tahun 1968 sampai 1970 pengrajin di Cikeruh menjadi 23 orang dan di Cipacing mencapai sembilan orang.

Seiring perkembangan zaman, pengetahuan membuat senapan angin pun menyebar luas sampai sekarang. Berdasarkan catatan Koperasi Industri Kerajinan Senapan Angin Bina Karya, sampai tahun 1979, jumlah pengrajin senapan angin mencapai 200 orang. Persebarannya juga meluas. Desa-desa lain di Jatinangor, seperti area Sayang, Hegarmanah, Jatiroke, dan Jatimukti, tidak mau ketinggalan memroduksinya. Artinya, sejak dirintis sampai tahun 1979, jumlah pengrajin senapan angin meningkat.

Puncak menjamurnya industri senapan di Cipacing terjadi antara tahun 1981 sampai 1992. Jumlahnya mencapai 300 pengrajin dan 20 pedagang. Kenaikan ini menurut Edi Suhaidi, Ketua Koperasi Industri Kerajinan Senapan Angin Bina Karya diakibatkan adanya alih profesi yang dilakukan para buruh. Setelah desa Cikeruh masuk dalam kecamatan Jatinangor, banyak buruh kemudian berganti profesi menjadi pengrajin senjata. Bagi mereka, pekerjaan ini ternyata lebih menggiurkan dibandingkan pergi merantau ke luar kota.

"Daripada kerja jadi buruh atau kuli bangunan di luar daerah walaupun upahnya lebih lebih besar misalnya, mending kerja di sini bisa kumpul sama keluarga," tegas Adam (69), yang pernah berprofesi sebagai guru IPA di sebuah SLTP di Jatinangor.

Membentuk Koperasi

Pergantian generasi tidak menyurutkan animo penduduk untuk menggeluti usaha pembuatan senapan angin. Pada 1992, pemerintah -dalam hal ini Polri- mengeluarkan aturan baru yang mengharuskan pengrajin senapan angin membentuk sebuah koperasi. Tujuannya tak lain adalah mendapatkan izin dari Mabes Polri.

Ternyata, untuk mendapatkan izin memiliki senjata api tak semudah membalikkan telapak tangan. Pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api.

Setelah berunding dan melalui proses yang cukup panjang, tokoh pengrajin senapan angin di Cipacing dan Cikeruh sepakat untuk membentuk koperasi. Sayangnya, pada saat itu, waktu yang diberikan Polri tergolong sempit, sehingga tidak memungkinkan mereka membentuk sebuah koperasi. Untuk sementara, para pengrajin itu bergabung dengan KUD Cikeruh menjadi Unit Kerajinan Senapan Angin Bina Karya. Dengan adanya koperasi ini, Polri kemudian mengeluarkan izin penjualan senjata yang berlaku selama lima tahun, terhitung sejak 1992. Izin ini harus diperpanjang tiap lima tahun sekali.

Sepanjang tahun 2002, dalam catatan Mabes Polri, terdapat 9.712 orang yang memegang lisensi kepemilikan senjata api nonorganik TNI dari berbagai jenis dan kaliber.

Masa-masa Hitam

Masalah pengrajin senjata ilegal di Cipacing memang sudah sering terdengar. Tapi, biasanya pengrajin ilegal itu tidak bergabung dalam koperasi pengrajin senjata angin. Akan tetapi, berkaca pada peraturan yang sudah ada mengenai pemilikan senjata, pemohon izin pemilikan senjata api harus bercerita mengenai tempat pembelian senjata tersebut. Setelah itu, baru dilakukan pengecekan perizinan tersebut oleh kepolisian.

Pasalnya, toko-toko di sentra penjualan senapan angin Cipacing seperti dikatakan Edi, tak satu pun memiliki lisensi itu. Akibatnya, muncul dugaan terjadi perdagangan ilegal di sana.

Kapolsek Jatinangor, Irzan Haryono, tidak mengelak dugaan adanya oknum senjata api ilegal di Cipacing. Namun, Kepolisian Jatinangor tidak memiliki data kasus kriminal jenis ini. Seingatnya, inspeksi mendadak (Sidak) senjata api di Cipacing belum pernah dilakukan Polsek Jatinangor.

"Selama saya bertugas di sini belum ada kasus semacam itu yang masuk, operasi penggeledahan biasanya dilakukan Polres Sumedang," ujarnya kepada dJ.

Gulung Tikar

Membuat senapan berkaliber lebih dari 4,5 mm memang cukup menggiurkan. Uang jutaan rupiah menanti. Bandingkan dengan senapan angin yang harga jualnya hanya berkisar Rp 175 ribu sampai Rp 500 ribu.

"Uang" kini menjadi barang langka bagi para pengrajin senjata di Cipacing. Keluhan demi keluhan terlontar dari mulut mereka. Krisis moneter yang menerjang Indonesia sejak 1997 menjadi kata yang paling banyak diucapkan para pengrajin tersebut.

Maman Karli mengaku penjualan senapannya menurun drastis sejak tumbangnya rezim Soeharto. Kini, pembeli senapan angin semakin tak menentu. Kadang dalam seminggu, pendapatannya nihil. Nasib serupa menimpa Adam. Pernah selama dua minggu, dagangannya  tidak laku sama sekali.

"Beda dengan zaman Soeharto ketika banyak pesanan dari pulau Bangka, Pekanbaru, dan Gorontalo," papar pria yang sekarang membuka usaha sampingan wartel di showroom-nya.

Menurutnya, kasus PHK berdampak serius pada turunnya jumlah calon pembeli. Minat kalangan menengah yang biasa menggunakan senapan untuk menghilangkan stres pun makin berkurang. Begitu pun dari kalangan bawah. Namun, duka mereka bisa sedikit terobati kala ada pesanan senjata angin. Adam mengaku bisa mendapatkan lebih dari Rp 500 ribu per bulan dari usaha ini bila ada pesanan.

Turunnya pendapatan tak hanya dirasakan penjual senapan angin Cipacing. Pengrajin senjata pun ikut terkena imbas lesunya usaha ini. Tarmidi misalnya, menyalahkan faktor kenaikan bahan baku sebagai penyebabnya. Harga bahan baku senjata saat ini mencapai Rp 75 ribu dan biaya pengerjaaannya Rp 25 ribu per pucuk. Dengan harga jual Rp 125 ribu, Tarmidi hanya bisa menikmati untung sebesar Rp 25 ribu. Padahal, sebelum krisis moneter, dari satu pucuk senjata ia bisa mendapatkan sekitar Rp 50 ribu.

Kondisi sebaliknya justru dialami Raden Sa'ud. Tokoh legendaris senapan angin Cikeruh ini mengaku tidak terpengaruh krisis moneter. Senapan merk SD buatannya tetap dicari banyak orang dari seluruh pelosok tanah air. Belum lagi, order servis senjata api dari polisi yang selalu saja ada. Sambil menyuguhkan dJ air minum, ia mengakui, kreativitas pengrajin merupakan biang utama kemunduran. Menurutnya, pengrajin hanya bisa meniru senapan orang lain, bahkan sampai pada peniruan merk.

Kenyataannya, saat ini hampir separuh pengrajin bedil senapan angin di wilayah sentra produksi Cipacing dan Cikeruh, gulung tikar akibat lesunya perdagangan dalam tiga tahun belakangan ini.

Pada tahun 2000, pengrajin di daerah itu mencapai 204 orang, namun sampai Mei 2003, jumlah pengrajin di dua desa itu menyusut drastis, sehingga tinggal 129 orang. Bahkan, di kawasan Cikeruh yang menjadi basis dan perintis pembuatan senapan angin, pengrajin dan pedagangnya tinggal 80 orang. Kini, kondisi pengrajin dan penjual sedang kritis. Pendapatan yang merosot mengakibatkan pembayaran upah buruh senapan angin tidak sesuai standar.

"Upah Minimum Regional (UMR) di Bandung sudah Rp 600-an, paling di sini cuma Rp 450 ribu," tukas Edi.

Kondisi ini mendorong kencangnya arus perpindahan profesi. Pengrajin senapan yang tidak mampu bersaing terpaksa banting stir menjadi kuli bangunan, pedagang, pengrajin barang lain, dan buruh PT. Kahatex.

Beberapa waktu lalu dJ melakukan pemantauan. Kini sejumlah gerai dan toko yang menjual senapan angin di sepanjang ruas Jalan Cipacing Raya tampak sepi. Di tengah carut-marutnya dunia politik dan keamanan seperti sekarang ini, semestinya pengrajin industri senapan angin di Cipacing ikut terangkat. Namun, ternyata pengaruh politik dan keamanan malah memunculkan kebijakan pembatasan wilayah perdagangan, sehingga perdagangan bedil pun menurun.

Kini, senapan angin produksi Cikeruh dan Cipacing tidak bisa dikirim ke daerah lain, seperti Aceh, Medan, Kalimantan atau Papua. Padahal, wilayah itu merupakan jalur "gemuk" peredaran senapan rakitan Cipacing.                                             

[Bachtiar-Anggita]
[Arsip rubrik KM21 dJatinangor edisi XV/Tahun VII/Februari 2005]